Manadoline.com, Sangihe- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyampaikan komitmennya memperkuat keakuratan data sosial ekonomi masyarakat. Khususnya melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Perampungan Groundchecking Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun 2025. Yang digelar Dinas Sosial Daerah ini berlangsung di Ruang Rapat Kodim 1301/Sangihe, Rabu (15/10/2025).
Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari turut melibatkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), BRI Cabang Tahuna, dan BPJS Kesehatan, serta diikuti seluruh pendamping sosial SDM PKH, pendamping Rehsos, dan TKSK se-Kabupaten Sangihe.
Kepala Dinas Sosial Daerah Doktarius Pangandaheng dalam laporannya menyampaikan, bahwa kegiatan ini bertujuan menyinkronkan data dan langkah kerja lintas sektor, khususnya antara Pemerintah Daerah dengan BPS, BRI, dan BPJS Kesehatan.
“Sinkronisasi ini menjadi kunci dalam mendukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi acuan penting dalam penetapan penerima bantuan sosial di Sangihe,” katanya.
DTSEN juga ditambahkan Pangandaheng, akan menjadi dasar pemerintah daerah dalam memastikan data kemiskinan benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran.
Bupati Michael Thungari menyampaikan groundchecking DTSEN bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan langkah nyata untuk memastikan validitas data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
“Data ini adalah cermin kondisi masyarakat. Karena itu, kegiatan ini harus dijalankan dengan sungguh-sungguh agar hasilnya benar-benar menggambarkan realitas di lapangan,” ujarnya.
Berdasarkan evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Sulawesi Utara lanjut Bupati, angka kemiskinan di Sangihe tahun 2024 tercatat sebesar 10,84 persen atau sekitar 14.380 jiwa, sementara data P3KE menunjukkan angka 11,01 persen.
Adapun hasil verifikasi dan validasi (verivali) tahun 2024 mencatat kemiskinan ekstrem sebanyak 645 jiwa (0,45 persen), dengan penurunan 117 KK atau 163 jiwa setelah pemurnian data. Namun, pada tahun 2025 masih terdapat 55 KK yang teridentifikasi sebagai keluarga miskin ekstrem.
“Dari sisi proporsi, Sangihe masih berada di posisi tertinggi di Sulawesi Utara dalam tingkat kemiskinan. Karena itu, kegiatan groundchecking DTSEN harus menjadi momentum penting untuk memastikan data benar-benar valid,” ungkapnya.
Bupati juga menyoroti masih adanya penyaluran bantuan sosial yang belum tepat sasaran serta belum optimalnya proses verivali di lapangan. Ia menekankan pentingnya pembaruan data secara berkelanjutan melalui monitoring, evaluasi, dan sinergitas lintas sektor antara Dinas Sosial, BPS, pemerintah kampung, perangkat daerah, serta lembaga penyalur seperti BRI dan BPJS Kesehatan.
“Data bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan fondasi kebijakan publik. Dengan data yang akurat, kita dapat menentukan lokus intervensi yang tepat, memperkuat perencanaan lintas sektor, dan menghindari kesalahan penyaluran bantuan sosial,” ucapnya.
Untuk menekan angka kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mengoptimalkan langkah-langkah strategis, antara lain:
“Kita tidak hanya sedang menghimpun angka, tetapi sedang menegakkan keadilan sosial—memastikan bantuan negara benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan,” pungkasnya.
