JAKARTA— Wali Kota Bitung, Hengky Honandar SE, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di Ballroom Danarote, Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Rapat koordinasi Nasional ini, secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang turut dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah, baik itu Gubernur, Wali Kota dan Bupati se- Indonesia.
Kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi seluruh pemerintah daerah, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, dan lembaga jasa keuangan dalam mendorong percepatan inklusif keuangan di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor keuangan dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Rapat koordinasi Nasional ini, diharapkan mampu mempercepat pemerataan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, dan kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh layanan keuangan formal.
Sementara itu, Wali Kota Bitung, Hengky Honandar SE, menyampaikan bahwa kehadirannya dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Bitung untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui perluasan akses keuangan yang lebih inklusif dan mudah dijangkau.
“Kami menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat harus dimulai dari kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan secara adil dan merata. Karena itu, kami mendukung penuh arahan Bapak Presiden untuk mempercepat akses keuangan di seluruh lapisan masyarakat,” ujar Hengky Honandar.
Selain itu, Hengky juga menjelaskan bahwa Kota Bitung memiliki potensi besar di sektor kelautan, perikanan, dan industri kreatif. Dengan dukungan akses keuangan yang kuat, kami optimistis sektor-sektor ini akan tumbuh lebih cepat dan menciptakan lapangan kerja baru.
Hengky juga menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo menjadi dorongan penting bagi seluruh kepala daerah untuk bekerja lebih cepat dalam membangun ekosistem keuangan yang sehat dan berdaya saing.
Kami akan menindaklanjuti hasil Rakor ini dengan memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah, perbankan, dan Otoritas Jasa Keuangan agar setiap warga Bitung dapat menikmati manfaat dari sistem keuangan nasional,” pungkasnya.
Rapat koordinasi nasional ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam mempercepat agenda keuangan inklusif, memperkuat ekonomi kerakyatan, dan mendukung target nasional pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. (f*k)
