MANADO — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menandatangani Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Understanding/MoU) yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dengan Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara. Kegiatan ini berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Rabu (10/12/2025).
Penandatanganan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Yulius Selvanus memberikan arahan agar kerja sama yang telah disepakati tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Salah satu fokus utama kerja sama ini adalah pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana.
“Saya menekankan agar MoU dan PKS ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, terutama dalam penerapan pidana kerja sosial. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih manusiawi, tanpa mengurangi rasa keadilan,” katanya.
Menurut orang nomor satu di Bumi Nyiur Melambai ini, pidana kerja sosial merupakan instrumen penting dalam mendukung pemulihan dan reintegrasi pelaku tindak pidana ke tengah masyarakat, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sosial.
Dia berharap, melalui kerja sama yang solid antara Kejati Sulut, Kejaksaan Negeri, serta pemerintah kabupaten/kota, penegakan hukum di Sulawesi Utara dapat berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“MoU dan PKS ini harus menjadi landasan kerja sama yang kuat, agar kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan di Sulawesi Utara,” tutup Gubernur. [*/anr]
