Komisi II saat RDP bersama Mitra Kerja SKPD.
KOMISI II DPRD Sulut membidangi Perekonomian dan Keuangan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan mitra kerja SKPD selama tiga hari yaitu 28-30 Oktober.
RDP Komisi II bersama mitra kerjanya membahas tentang Program dan Kegiatan yang ada dalam Rancangan KUA-PPAS 2026.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II Inggried Sondakh. Mitra kerja SKPD yang hadir dalam pembahasan adalah, Dinas Koperasi, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Biro Umum Setdaprov, BKAD serta Dispenda Provinsi Sulut.
Anggota Komisi II nampak serius membahas KUA PPAS 2026
Ada banyak hal-hal penting yang disorot Komisi II terkait pemaparan program dan kegiatan tahun 2026.
Seperti di Dinas Koperasi, Komisi menyoroti soal proses seleksi pelaku koperasi dan UMKM yang masih butuh perhatian serius, perlu di perketat dan dukungan modal kerja bagi pelaku usaha kecil.
“Proses seleksi harus diperketat dan pelaku usaha kecil pemerintah harus menyiapkan modal untuk usaha,”ungkap Normans Luntungan.
Pihak eksekutif yang ikut dalam pembahasan
Menanggapi hal itu, Pelaksana Harian (PLH) Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Jahja Gultom, menyatakan struktur APBD saat ini belum terdapat alokasi khusus untuk bantuan permodalan usaha.
“Di APBD belum dianggarkan pos bantuan modal usaha. Tapi Dinas Koperasi mengarahkan pelaku UMKM untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dan Dinas Koperasi menyiapkan tenaga pendamping agar para pelaku koperasi dan UMKM dapat lebih mudah mengakses fasilitas tersebut,” tukas Gultom.
Anggota Komisi II saat terlibat dalam pembahasan.
Gultom mengakui proses seleksi peserta program Dinas Koperasi dan UMKM dilakukan secara ketat.
“Jika ada peserta dari kabupaten atau kota yang namanya sudah terdaftar di tempat lain, maka akan kami batalkan,” ujarnya.
Sedangkan untuk Dinas Perkebunan, Komisi II mengingatkan agar memprioritaskan petani.
Meski anggarannya sangat terbatas dengan adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Inggried Sondakh pun memahaminya dan kami meminta minta, Dinas Perkebunan adanya skala prioritas.
Ketua Komisi II Inggried Sondakh nampak serius memimpin rapat.
“Utamakan petani, demi masyarakat kita,” ucap Sekretaris Fraksi Golkar saat memimpin rapat, Selasa (28/10/2025).
Sementara Anggota Komisi II DPRD Sulut Jeane Laluyan terhadap anggaran di Dinas pertanian dan Peternakan yang menganggarkan Rp33,7 Miliar penggunaannya dianggap tidak menyentuh kepentingan Petani.
Dispenda saat pembahasan KUA PPAS 2026 bersama Komisi II.
Sementara itu, Dinas Pertanian Dan Peternakan (Distanak) Slawesi Utara (Sulut) Nova Pangemanan menjelaskan hampir Rp33 Miliar pembiayaan rutin.
“Gaji pegawai dan TPP Sekretariat 33 Miliar yang besar karena Distanak pegawainya 365 orang ada di dinas, 5 balai dan petugas dilapangan di kabupaten kota,”jelas Pangemanan.
Lanjut Pangemanan, dalam keterbatasan anggaran, Dirinya mengupayakan untuk pertanian lewat Kementrian.
Anggota Komisi II Normans Luntungan sangat kritis dalam membahas KUA PPAS 2026.
“Torang berjuang lewat pengadaan langsung dari kementan (APBN satker pusat) untuk benih, saprodi dan alsintan sesuai ketersediaan anggaran disana,”tutur Pangemanan, sambil menegaskan Gubernur Sulut Yulius Selvanus yang memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto sangat terbantukan.
Anggota Komisi II Seska Budiman juga menyoroti Program dan Kegiatan mitra kerja komisi II
Untuk Biro Umum Komisi II menyoroti persoalan pembelian mobil dinas baru untuk Wakil Gubernur Sulut jenis Densa dengan nilai mencapai Rp997 juta.
Karo Umum Putu Chayani menjelaskan, bahwa pengadaan mobil dinas tersebut telah direncanakan sejak tahun sebelumnya.
Anggota Komisi II Dhea Lumenta saat membahas KUA PPAS 2026 bersama mitra kerjanya.
“Untuk kendaraan dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah memang sudah direncanakan sejak lama. Kendaraan dinas lama akan digunakan untuk operasional tamu,” ungkapnya.
Putu juga menambahkan bahwa pemilihan mobil jenis Densa dilakukan karena pertimbangan efisiensi dan penggunaan energi listrik.
Suasana RDP Komisi II bersama mitra kerjanya.
“Bapak Wakil Gubernur sejak awal tahun memang berencana mencari kendaraan yang lebih hemat BBM. Akhirnya dipilih mobil listrik Densa. Proses pembelian ini menggunakan anggaran induk tahun 2025,” terang Putu.
Personil Komisi II Koordinator Michaela Paruntu, Ketua Komisi Inggried Sondakh, Anggota Jeane Laluyan,Harry Porung, Ruslan Gani, Eldo Wongkar, Angelia Wenas,Seska Budiman, Normans Luntungan. (adv/mom)
