MANADO-Untuk memperkuat ketahanan pangan nasional serta mempercepat pengentasan kemiskinan pemerintah telah menggagas pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia.
Bahkan saat ini pemerintah sementara melakukan sosialisasi oleh Dinas Koperasi bersama tenaga pendamping profesional di tingkat desa dan kelurahan di seluruh indonesia.
Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Sulut Louis Schramm menyatakan ia mendukung penuh pembentukan Koperasi Merah Putih, tetapi harus sesuai aturan dan petunjuk teknis dari pemerintah.
“Jangan ada nepotisme. Harus transparan,” kata Schramm, sembari mengungkapkan,apabila dalam hal pembentukan koperasi merah putih ditemukan ketidaksesuaian maka masyarakat bisa mengajukan keberatan.
“Jika melanggar aturan masyarakat boleh menyampaikan keberatan. Minta perhatian khusus dari Kadis Koperasi Propinsi dan Kadis Koperasi Kabupaten/Kota. Dan kalau perlu harus di evaluasi,” tegas Schramm kepada wartawan,Rabu (28/5/25) siang.
Adapun larangan menjadi pengurus dijelaskan Schramm yakni, merujuk pada Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025. Disebutkan bahwa tidak diperbolehkan adanya hubungan sedarah atau hubungan keluarga antara pengurus dan pengawas koperasi, termasuk hubungan sebagai, Saudara kandung, Orang tua dan anak, Suami/istri, Ipar dan Besan.“Larangan ini diberlakukan untuk menghindari potensi konflik kepentingan yang dapat timbul dalam perjalanan usaha koperasi di kemudian hari,”ujarnya. (mom)
