MANADO-Setelah bertahun-tahun disuarakan masyarakat terkait jalan lingkar Salibabu di Talaud kepada pemerintah.
Akhirnya di tahun 2027 nanti warga di kawasan terluar Kepulauan Talaud dan juga Sangihe Sulawesi Utara, bakal segera menikmati akses infrastruktur jalan yang lebih layak.
Pasalnya, Pemerintah Sulut resmi mengalokasi anggaran bernilai Ratusan miliar untuk merampungkan proyek pembangunan infrastruktur strategis di wilayah perbatasan tersebut.
Ini dibuktikan, fokus utama kucuran dana ini dialokasikan untuk membiayai pengerjaan megaproyek Jalan Lingkar Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud senilai Rp.102 M, Jalur ini selama bertahun-tahun menjadi dambaan masyarakat setempat guna menunjang konektivitas serta memperlancar moda transportasi darat di pulau terdepan Indonesia itu juga akses jalan Laine -Pintareng.
Diketahui keberhasilan mengamankan dana hingga puluhan miliar rupiah ini tak lepas dari peran aktif dan kawalan ketat jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara. Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen, bersama pimpinan serta anggota legislatif lainnya, seperti Amir Liputo, menjadi motor penggerak dalam menyuarakan aspirasi warga kepulauan ke skala prioritas perencanaan pembangunan.
Silangen, dinilai konsisten memperjuangkan kebutuhan infrastruktur kawasan perbatasan dalam pembahasan anggaran, baik di tingkat daerah maupun koordinasi dengan pemerintah pusat.
Pulau Salibabu sebagai salah satu pulau terluar di Kepulauan Talaud selama ini menghadapi tantangan geografis yang terbilang berat. Aksesibilitas darat di wilayah tersebut sebelumnya didominasi jalur tanah yang memprihatinkan dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan.
Melalui sinergi politik di legislatif Sulut, pimpinan dewan terus mendorong pemenuhan kriteria pembangunan infrastruktur bagi wilayah berstatus 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).Kucuran anggaran bernilai fantastis ini diproyeksikan membawa dampak langsung terhadap roda perekonomian lokal.
Dengan akses yang baik, maka akan memangkas biaya dan waktu tempuh distribusi barang antarwilayah di Pulau Salibabu.
“Memperlancar pengangkutan komoditas pertanian dan perikanan warga lokal ke pusat pasar serta Mlmembuka aksesivitas wilayah terisolasi untuk mendorong tumbuhnya titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan utara NKRI,” papar Silangen.
Perjuangan mengawal alokasi anggaran infrastruktur ini menegaskan komitmen DPRD Sulut dalam memastikan pemerataan pembangunan tidak hanya berpusat di daratan utama, tetapi juga menyentuh garis terdepan perbatasan negara.
Kepastian ini diperoleh saat Rapar Banggar dan TAPD pada Rabu, 11 November 2026. Hal ini ditegaskan oleh Ketua TAPD yang juga sekprof Sulut, Tahlis Gallang menjadi anggaran Prioritas untuk APBD tahun 2027 mendatang. (mom)
