MANADO-Pemprov Sulut mampu mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang ke-12 kali mendapatkan apresiasi dari Fraksi Partai Demokrat yang ada di DPRD Sulut.
Apresiasi ini disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Ronald Sampel, usai Rapat Paripurna (2/6/2026).
Rapat paripurna ini mengagendakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2025.
Kepada wartawan Ronald Sampel menegaskan, capaian Pemprov Sulut merupakan bukti nyata dari komitmen, kerja keras, dan transparansi yang ditunjukkan oleh jajaran pemerintah daerah di bawah komando Gubernur Sulut, Yulius Komaling.
”Kami dari Fraksi Demokrat menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, khususnya kepada Bapak Gubernur Yulius Komaling dan seluruh jajaran, atas raihan Opini WTP ini,” ungkap Sampel.
Ronald menambahkan bahwa mempertahankan opini WTP bukanlah perkara yang mudah.”Harus konsistensi dalam tata kelola keuangan yang akuntabel, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku,”ujar Sampel.
Fraksi Demokrat berharap, prestasi ini dapat terus dipertahankan dan menjadi motivasi bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Sulut untuk semakin meningkatkan kinerja pelayanan publik.
”Opini WTP ini bukan sekadar pencapaian di atas kertas, melainkan cerminan dari tanggung jawab moral pemerintah dalam mengelola uang rakyat. Kami berharap kinerja positif ini berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” kata Sampel, Legislator Sulut dapil Nusa Utara.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, dr Fransiscus Andi Silangen, didampingi secara lengkap oleh para Wakil Ketua DPRD Sulut.
Hadir dalam rapat penting ini, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkai. Selain itu, jajaran Sekretaris Provinsi (Sekprov), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sulut, serta tamu undangan lainnya turut memadati ruang sidang paripurna.
Sedangkan penyampaian dan penyerahan Opini WTP tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara RI, Akhmad Anang Hernady, S.H., C.L.A., CFRA, CSFA, CertDA, CILA, kepada pimpinan DPRD Sulut dan Gubernur Sulawesi Utara. (mom)
