MANADO-Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 4 bersama Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulut, Senin (11/5/2026) dipergunakan oleh Vionita Kuera untuk membeberkan kondisi pendidikan di wilayah Nusa Utara, khususnya Sitaro.
Seperti yang disampaikan Srikandi Fraksi Golkar dihadapan Kadis Pendidikan Daerah Femmy Suluh. Kondisi pendidikan di daerah Kepulauan Sitaro mengalami banyak kendala. Diantaranya ada beberapa sarana infrastruktur sekolah rusak, minimnya asrama bagi siswa dari pulau kecil, sehingga mereka harus mengeluarkan biaya untuk Kos, juga persoalan administrasi jabatan Kepala Sekolah (Kepsek) yang tak kunjung definitif dan kurangnya tenaga guru.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Louis Schramm, Vionita Kuera menyebutkan juga supaya ada perhatian dari Dinas Pendidikan mengenai adanya bangunan sekolah dalam kondisi tidak layak, namun belum tersentuh perbaikan.
“Sampai sekarang ini belum ada SMA/SMK di pulau-pulau kecil, sehingga siswa harus menyeberang ke ibu kota kabupaten atau kota besar,”ungkap Kuera.
Lanjut Ketua Bapemperda DPRD Sulut ini, sekolah memang gratis, tapi biaya hidup tidak. “Karena anak-anak dari pulau kecil kesulitan tempat tinggal saat lanjut SMA. Mereka harus bayar kos dan makan sendiri. Pembangunan asrama di pusat kota adalah kebutuhan mendesak,” papar Vionita, sambil mengakui apa yang ia sampaikan ini karena turun langsung ke sekolah-sekolah.
Dalam Rapat bersama Dikda, Vionita juga menyoroti sejumlah proyek fisik yang bermasalah.” Di SMK 1 Siau Timur, meski ada revitalisasi, namun proyek ruang kelas sempat mangkrak hingga masuk tahap audit dan penetapan tersangka (TSK). Kemudian di SMA 1 Siau Barat, Pembangunan gedung 2 lantai yang dimulai sejak 2018 belum selesai. Dua ruang kelas sudah dibongkar, namun kelanjutannya masih menggantung,”ucap Kuera dengan nada tegas, sembari mempertanyakan kapan kelanjutan pembangunan 2 lantai tersebut.
Pada kesempatan itu juga, Kuera menyoroti persoalan distribusi tenaga pendidik. “Di lapangan ditemukan ketimpangan. Ada guru asal Minahasa Selatan ditempatkan di Manganitu, sementara sekolah-sekolah di pelosok kepulauan terus kekurangan tenaga pengajar tetap. Gaji mereka hanya habis untuk transportasi apalagi jika di tugas ke pulau pulau yang jauh dari domisi atau tempat tinggal mereka. Kami minta Ibu Kadis segera melakukan penataan jangan biarkan perssoalan ini berlarut, saya prihatin dengan nasib mereka. Dalam berbagai kunjungan saya di lapangan selalu menerima keluhan. Disatu sisi mereka dituntut tanggungkawab untuk terus mengajar dan mendidik anak anak kita,” papar Vionita.
Selain itu Vionita Kuera, juga menyoroti posisi Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan di Sitaro yang hingga kini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Kepala Dinas Pendidikan Daerah Femmy Suluh menjelaskan, bahwa keterbatasan anggaran fisik membuat pemerintah harus memprioritaskan sekolah melalui program revitalisasi secara bertahap.
”Data pusat menunjukkan 53% sekolah di Sulut rusak berat. Pak Menteri menyampaikan perbaikan ini butuh waktu sekitar 5 tahun. Syarat utama bantuan pusat adalah keakuratan data di Dapodik,” ungkap Femmy Suluh.
Suluh menjelaskan adanya kendala pada operator sekolah yang kurang update terkait kondisi ruang kelas.
“Ini jadi PR kami. Kami terus melakukan pembinaan agar data ruang kelas di Dapodik sesuai fakta lapangan, sehingga bantuan pusat bisa turun tepat sasaran,”ujar Femmy Suluh.(mom)
