Manadoline.com, Sangihe- Wakil Bupati Tendris Bulahari mewakili Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengikuti High Level Meeting TPID, TP2DD, TP2ED, TPAKD, KDEKS Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara di Manado, Senin (23/02/2026).
Di depan Gubernur/Wakil Gubernur dan Pimpinan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Wakil Bupati Tendris Bulahari menyampaikan beberapa program strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahun 2026.
“Perkenankan kami menyampaikan perkembangan serta arah strategis TPAKD Tahun 2026, yang kami posisikan sebagai instrumen transformasi ekonomi daerah berbasis potensi unggulan dan inklusi keuangan,” sambung Bulahari.
Berikut beberapa penyampaian Wakil Bupati Tendris Bulahari di forum High Level Meeting yakni :
1. Sangihe: Daerah Perbatasan dengan Potensi Laut Strategis.
Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah wilayah perbatasan NKRI yang memiliki potensi kelautan sangat besar.
Sesuai RPJMD 2025-2029, sektor perikanan menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi daerah, dengan target produksi perikanan tangkap diproyeksikan mencapai lebih dari 21.000 ton per tahun.
Komoditas unggulan kami meliputi:
• Tuna
• Cakalang
• Pelagis/Malalugis
• Produk olahan tradisional berbasis hasil laut
Namun persoalan utama kami bukan pada potensi, melainkan pada akses pembiayaan, kelembagaan usaha, dan hilirisasi.
Di sinilah peran strategis TPAKD kami fokuskan.
2. Strategi 2026: Dari Individual Financing ke Klaster Ekonomi Pesisir
TPAKD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2026 kami arahkan pada transformasi pembiayaan berbasis klaster, bukan lagi pembiayaan individual yang terfragmentasi.
Kami mengembangkan:
Skema KUR Klaster Perikanan, dengan fokus pada:
• Nelayan kapal <10 GT
• Penggunaan alat tangkap ramah lingkungan
• UMKM pengolahan hasil perikanan
• Pembiayaan berbasis kelompok nelayan
Pendekatan ini kami lakukan dengan tiga pilar:
- Pembentukan desa pesisir sebagai klaster binaan
- Penjaminan melalui KUR mikro dan kecil
- Pendampingan manajemen usaha dan literasi keuangan
Kami ingin memastikan bahwa nelayan tidak hanya mendapatkan kredit, tetapi menjadi pelaku usaha yang bankable dan naik kelas.
3. Evaluasi 2025: Akses Keuangan Masih Perlu Diperluas
Realisasi penyaluran KUR tahun 2025 menunjukkan tren positif, namun belum mencerminkan besarnya potensi sektor perikanan Sangihe.
Tantangan utama yang kami identifikasi adalah:
• Rendahnya literasi keuangan sebagian nelayan
• Keterbatasan agunan
• Skala usaha yang masih mikro
• Pola usaha musiman
Karena itu, kami memandang perlu adanya pendekatan ekosistem, bukan sekadar pendekatan perbankan.
4. Rencana Aksi 2026: Membangun Ekosistem Keuangan Perikanan
Tahun 2026 kami akan memprioritaskan:
- Integrasi data nelayan dan kelompok usaha dengan perbankan
- Digitalisasi transaksi hasil perikanan
- Skema kemitraan dengan offtaker untuk menjamin kepastian pasar
- Monitoring berkala bersama BI dan OJK
- Penguatan peran pemerintah daerah sebagai aggregator dan fasilitator klaster
Kami berharap bahwa Sangihe boleh menjadi pilot project penguatan klaster perikanan perbatasan berbasis pembiayaan inklusif di Sulawesi Utara.
Wabup Tendris Bulahari berharap dan meminta dukungan dari pemerintah provinsi maupun Bank Indonesia bisa membantu mewujudkan apa yang direncanakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
“Kami memohon dukungan penguatan pendampingan teknis dari Bank Indonesia, sinergi perbankan dalam pengembangan KUR klaster. Dukungan kebijakan provinsi untuk memperkuat rantai pasok dan hilirisasi. Karena bagi kami, penguatan sektor perikanan bukan sekadar isu ekonomi, tetapi strategi menjaga kedaulatan dan kesejahteraan wilayah perbatasan,” pintanya.
“TPAKD Kabupaten Kepulauan Sangihe berkomitmen menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, produktif, dan berdaya saing. Dengan sinergi Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Bank Indonesia, OJK, dan perbankan, kami optimis Sangihe dapat menjadi model penguatan ekonomi pesisir berbasis klaster di Sulawesi Utara,” pungkasnya.
