MANADO-Komisi 4 DPRD Sulut melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial Provinsi Sulut, Senin (2/2/2026).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Vonny Paat berlangsung alot.Pasalnya Vonny Paat sebagai Ketua Komisi, Wakil Ketua Louis Schramm, Pierre Makisanti, Muslimah Mongilong, Paula Runtuwene, Vioneta Kuera anggota Komisi 4 menyoroti kinerja Dinsos Sulut terkait bantuan RTLH dan KUBE tahun 2025.
“Bayangkan untuk 2025 ada 55 bantuan RTLH, yang selesai cuma 14, kasihan masyarakat. Bayangkan di Desa Kakas kampungnya Pak Gubernur bantuan RTLH tidak selesai. Mereka mengharapkan bisa merayakan natal karena rumah yang telah dibongkar bisa selesai. Apa yang terjadi sampai sekarangnya rumah belum selesai dan keluarga ini harus tinggal di rumah tetangga,”kata Vonny Paat dengan nada tinggi.
Kekecewaan Vonny Paat terhadap Dinas Sosial, karena dirinya selalu dicari masyarakay untuk mempertanyakan kapan selesai bantuan RTLH.
Sementara itu Pierre Makisanti ikut menyesalkan kinerja Dinas Sosial seperti yang terjadi di Minahasa ada rumah masyarakat yang ditempati suami istri yang sudah Lansia rumahnya telah dibongkar karena akan dibangun RTLH. Tapi yang terjadi sampai sekarang ini rumahnya tidak bangun.
“Mirisnya lagi, Oma yang rumah telah dibongkar sudah meninggal, dan terpaksa ibadah pemakamannya hanya mengunakan tenda (terpal). Ini satu hal yang sangat-sangat mengecewakan masyarakat terhadap apa yang telah dilakukan Dinas Sosial,”tegas Makisanti.
Makisanti menegaskan yang terjadi ini merupakan Tanggungjawab moral pada masyarakat.”Citra anggota dewan ditengah masyarakat dianggap tidak baik. Padahal kami telah berupaya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kami berharap gubernur dan wakil gubernur bertindak tegas,”kata Makisanti anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, sembari menyampaikan bahwa aspirasi yang ada itu sudah melalui tapahan lewat pembahasan Badan Anggaran dan TAPD Pemprov kemudian ditetapkan atas persetujuan DPRD, ini dibuktikan RTLH dan KUBE untuk tahun 2026 anggarannya bertambah.
Sementara itu, Louis Schramm sebagai wakil ketua menegaskan jika Kadis Sosial tidak mampu mundur saja. “Dinsos sangat urgen dengan masyarakat jika diberikan kesempatan gunakan dengan baik. Jangan pengusulan penerima RTLH ini berubah padahal sudah melewati pembahasan dan disepakati dalam dokumen resmi, kemudian dirubah-rubah. Laporan kepada saya Pak Kadis jika ada bawahan bapak yang berani merubah dokumen beri catatan kepada saya,”ujar Louis Schramm.
Lanjut Legislator Sulut dapil Manado ini, Dinas Sosial ini merupakan unjung tombak di tengah masyarakat. Dinas sosial harus kompak jalankan program yang sudah ditetapkan.
“Jangan tidak menjalankan anggaran yang sudah ditetapkan, kontraktor bermasalah sampaikan kepada kami. Karena dinilai menghambat program visi/misi gubernur/wagub.Adendum 14 februari 2026 untuk RTLH segera dituntaskan, pihak ketiga tidak becus bekerja memalukan gubernur apalagi di kampung gubernur kakas/ toluan diganti saja,”papar Louis Schramm Ketua Fraksi Gerindra.
Sementara itu, Kadis Sosial Sulut Andra Mawuntu menyampaikan permohonan maaf kepada Komisi 4 karena keterlambatannya pembangunan RTLH. Diakui Andra Mawuntu ada beberapa kendala yang dihadapi Dinsos, namun semenjak dirinya menjabat sebagai Plt Kadis Sosial ia rutin turun lapangan untuk mengecek langsung keluhan yang disampaikan masyarakat khususnya pembangunan RTLH. “Kami akan berupaya menyelesaikannya,”tutur Mawuntu saat pembahasan.(mom)
