BAHAS KEBIJAKAN
UMUM ANGGARAN TAHUN 2026
MANADO-Pembahasan KUA PPAS APBD 2026 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov berlangsung alot, sejak Kamis (13/11/2025).
Ini dibuktikan semua anggota Banggar perwakilan dari setiap fraksi nampak serius dan kritis ketika pembahasan yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Fransiscus A Silangen.
Pierre Makisanti Anggota Banggar dari Fraksi PDI Perjuangan menyatakan, Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2026 belum berpihak langsung kepada kepentingan masyarakat.
Diakui Makisanti masih banyak anggaran yang diberikan kepada TAPD walaupun sekarang kita mengalami pengurangan dana transfer daerah dari pusat.
“Adanya Eksekutif dan legislatif itu sebenarnya untuk masyarakat. sehingga kebutuhan warga Sulut itu harusnya bisa penuhi lewat APBD,” papar Anggota Komisi 4 DPRD Sulut saat pembahasan.
Makisanti pun mengingatkan apa yang disajikan dalam KUA PPAS, target pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dengan anggaran yang sedikit.
“Tentunya harus betul-butul putar otak artinya ada juga yang harus dikorbankan dalam hal ini. Menurut saya yang harus dikorbankan adalah eksekutif dan legislatif untuk kepentingan masyarakat dan kita berjalan harus sesuai dengan aturan yang ada,” jelas Politisi PDI Perjuangan dapil Minahasa Tomohon.
Lanjut Makisanti, mandatory spending untuk pendidikan minimal 20 persen dari APBD sesuai UU tahun 2003, tapi dalam kegiatan di dinas pendidikan ini sebenarnya tidak 100 persen untuk pembangunan fisik.
“Kita bisa alokasikan anggaran yang begitu besar di Dikda ini contohnya beasiswa pelajar, ini supaya juga bisa kurangi beban masyarakat,” ujarnya.
Makisanti mengingatkan juga disektor belanja pegawai masih sangat besar yakni 48 persen.
“Saya harap dalam KUA ini juga bisa tercapai 8 program prioritas pembangunan Gubernur Sulut,”tutur Makisanti sambil menegaskan KUA harus kita seriusi bersama, terutama yang bersentuhan dengan masyarakat.
Sementara itu, Ketua TAPD Tahlis Gallang meminta Anggota DPRD Sulut memberikan support secara politik.
“Terkait beasiswa, kami sementara rintis, salah satu model pembiayaan yang tidak terbaca dalam APBD kita.Untuk saat ini kami sementara menfinalkan terkait dengan forum CSR. Banyak sekali perusahan di sulut yang punya tanggung jawab lingkungan dan sosial, yang saat ini masih tidak terkoordinasi. Tahun depan kita berusaha menghimpun, sehingga hal-hal yang tidak dicover dengan proses pembiayaan bisa tampung disitu,” ucap Sekprov.(mom)
