Oleh: Iverdixon Tinungki
“Beberapa perjalanan membawa kita
jauh dari rumah.
Beberapa petualangan menuntun kita
menuju takdir kita.”
— CS Lewis—
Di suatu hari di bulan Juni 2025, dalam perjalanan laut dengan kapal dari Siau menuju Manado, sebagai sahabat lama, kami sempat ngobrol ringan tentang nostalgia politik dari tahun-tahun yang lama di era Kabupaten Sangihe Talaud.
Dan andai hari ini saya ingin menulis Heronimus Makainas, maka saya akan menulis perihal manusia dan kemanusiaan, perihal pandangan dan kebaikannya.
Itulah perkara utama yang menjadi sisi menarik tentangnya.
Dari amatan saya dalam kurun perjumpaan di momen-momen politik sebelumnya, ia mendekati gambaran dari semacam keterwakilan buah pikiran kreatif dan hati nurani yang peka akan kesengsaraan dan penderitaan luar biasa masyarakatnya saat musim semi penindasan belum juga surut dan kebenaran bukan milik rakyat.
“Saya lahir, tumbuh dan dewasa sebagai bagian dari kaum bawah yang menaruh harapan besar pada politik di tingkat kerja-kerja riil sebagai jalan raya gerakan perubahan yang membawa kehidupan rakyat ke arah yang lebih baik,” ujarnya pada saya tentang sikap dan pandangan politiknya
Dan hari itu, matahari baru saja meninggi di ufuk Kepulauan Sitaro pada 11 Mei 2026, namun atmosfer politik di tanah Karangetang terasa begitu membeku.
Heronimus Makainas, pria kelahiran Balehumara 63 tahun silam yang akrab disapa Kaka Nanu, berdiri menatap selat lepas. Di pundaknya, sebuah tanggung jawab besar mendadak jatuh bagai dentuman batu dari puncak Gunung Ruang.
Ia resmi dilantik menjadi Pelaksana Tugas Bupati. Sebuah takdir yang ironis.
Belum genap dua tahun lalu, ia dan Chyntia Ingrid Kalangit tersenyum lebar menyalami ribuan warga, merayakan kemenangan 56,22% suara pada Pilbup 2024.
Namun, badai tak terduga datang dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Sang Bupati, Chyntia, tersandung kasus korupsi dana bantuan korban bencana Gunung Ruang—sebuah ironi terdalam ketika air mata pengungsi justru dikhianati oleh tangan kekuasaan.
Kaka Nanu kini harus melangkah sendirian, membalut luka warganya yang terpanggang bencana sekaligus dikhianati korupsi.
Sementara di waktu yang lain, belum lama angin perubahan dari Jakarta berhembus kencang hingga ke pelosok Sitaro dan Nusa Utara pada umumnya. Hembusan itu membawa hawa pengetatan yang mencekik.
Pemerintah pusat telah mengetuk palu efisiensi: anggaran TKD nasional dipangkas 24,8 persen.
Bagi daerah yang belum mandiri secara fiskal, kebijakan ini ibarat menavigasi kapal besar di atas hamparan karang yang tajam.
Pemerintah pusat pernah berdalih bahwa penurunan transfer ini dibarengi dengan kenaikan belanja pemerintah pusat di daerah.
“Manfaat dari program belanja pemerintah pusat juga dirasakan oleh masyarakat di daerah,” klaim Menteri Keuangan dalam sebuah konferensi pers. Namun, di lapangan, realitasnya tak sesederhana penjelasan di podium Jakarta.
Pemerintah Kabupaten Sangihe sebagai missal, kini terpaksa melakukan langkah ekstrem untuk menjaga stabilitas APBD 2026 yang ditetapkan sebesar Rp855 miliar. Salah satu langkah paling mencolok adalah pemangkasan perjalanan dinas hingga 50 persen.
“Kami harus memastikan bahwa setiap rupiah yang ada benar-benar menyentuh kebutuhan publik,” tegas salah satu otoritas daerah itu dalam laporan evaluasinya.
Tak hanya itu, pola kerja aparatur pun berubah. Work From Anywhere (WFA) dan patroli penggunaan listrik di perkantoran menjadi pemandangan baru demi menghemat tiap sen anggaran operasional.
Di sisi lain, defisit Rp53,45 miliar pada semester pertama 2025 menjadi pengingat betapa rapuhnya fondasi keuangan daerah jika hanya mengandalkan transfer pusat.
“Banyak pemerintah daerah kesulitan mengalokasikan duit untuk belanja modal. Dampaknya, kepala daerah mungkin mengambil opsi menaikkan pajak rakyat,” jelas sebuah sumber.
Ini adalah pilihan sulit antara menyelamatkan kas daerah atau membebani punggung warga.
Di tengah himpitan itu, Kabupaten Sitaro mencoba mengoptimalkan potensi sumber daya ikannya yang sudah mencapai 94,19 persen untuk mendongkrak PAD.
Namun, seperti di Kabupaten Talaud dan Sangihe, di Kabupaten Sitaro yang kini digawangi Heronimus Makainas, transformasi ekonomi memerlukan waktu, sementara pemotongan anggaran terjadi seketika.
Disiplin fiskal ketat kini menjadi “kitab suci” baru di kantor-kantor bupati. Program-program produktif yang berdampak langsung pada masyarakat dipaksa menjadi prioritas utama, sementara proyek-proyek fisik non-esensial harus rela masuk kotak simpanan.
“Di tengah persoalan pelik inilah saya dituntut bijak mengemudikan bahtera Kabupaten Sitaro agar tak karam,” ungkapnya.
Jauh sebelum ruangan ber-AC di kantor bupati menjadi tempatnya bekerja, Kaka Nanu adalah seorang bocah pesisir yang menghirup udara asin di SD Negeri Buhias.
Langkah kakinya berlanjut ke SMP Ulu Siau, merantau ke SMEA Negeri Bitung, hingga akhirnya menggenggam gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Pioneer Manado dan Magister Manajemen dari Ujung Pandang.
Dunia politik bukanlah hal baru baginya; ia adalah saksi hidup sejarah Sitaro.
Dalam catata saya, sejak tahun 1999, saat Sitaro masih menjadi bagian dari Kabupaten Sangihe Talaud, Kaka Nanu sudah duduk di kursi parlemen.
Ketika riak pemekaran berbuah manis dan Kabupaten Sitaro resmi berdiri pada November 2007, ia terpilih menjadi Pimpinan DPRD dari Partai Golkar.
Sahabat saya ini tahu betul bagaimana setiap jengkal infrastruktur di pulau ini direncanakan, ditunda, atau diperjuangkan.
Politik bagi dia bukanlah jalan tol yang lurus, melainkan jalur pendakian penuh bebatuan tajam.
Publik Sitaro tentu belum lupa pada kontestasi Pilbup 2018. Kala itu, Kaka Nanu yang mendampingi Siska Salindeho harus menelan pil pahit, kalah dari pasangan Evangelian Sasingen dan John Heit Palandung.
Bagi sebagian orang, kekalahan itu mungkin menjadi akhir cerita. Namun tidak bagi lelaki yang kenyang dengan asam sepat dunia politik ini.
Setahun setelah kekalahan itu, ia mengambil langkah berani: menanggalkan baju kuningnya dan berhijrah ke Partai Gerindra.
Pilihan itu tepat. Ia kembali terpilih menjadi anggota DPRD Sitaro periode 2019-2024 dan dipercaya menakhodai DPC Gerindra Sitaro.
Ketabahannya merawat konstituen di masa-masa sulit membawanya kembali ke panggung eksekutif pada 2025 sebagai Wakil Bupati, sebelum akhirnya takdir sejarah menunjuknya menjadi orang nomor satu di Sitaro pada 2026 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Yulius Selvanus.
“Tahun 2016 pembangunan bandara Pihise di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro selesai dibangun,” — Mendiang Gubernur Sulut, Dr. Sinyo Harry Sarundajang, Februari 2015.
Janji itu pernah ditiupkan ke telinga masyarakat Sitaro. Puluhan miliar rupiah uang negara digelontorkan untuk proyek cut and fill, memotong bukit di Desa Balirangeng demi landasan pacu sepanjang 1.400 meter.
Namun waktu bergerak kejam. Saat Bandara Miangas di ujung Talaud telah megah melayani penerbangan, Bandara Pihise seolah membatu, terabaikan di tengah hamparan ilalang.
Baruntung akhirnya selesai dan penerbangan ke Siau akan menjadi tanggung jawab di punggung Kaka Nanu sebagai Nahkoda Sitaro yang baru.
Kini, menginjak usia pemekaran yang semakin menua, daftar keluhan warga masih sama: jalan lingkar pulau Siau yang tak kunjung tersambung utuh, museum daerah yang megah berdiri namun kosong melompong tanpa isi, serta ruang-ruang kelas yang terkadang sepi karena guru-guru yang konon suka bolos.
Di pundak Kaka Nanu kini bertumpu harapan untuk menghidupkan kembali sayap-sayap kehidupan Kabupaten penghasil pala terbaik dunia itu.
Di ruang rapat paripurna DPRD, deretan angka realisasi pendapatan daerah sering kali terdengar memukau.
Pada masa akhir kepemimpinan Bupati Toni Supit (“Tonsu Bersih”) sebagai misal, lembar-lembar LKPJ mencatat realisasi PAD mencapai Rp 19,372 miliar—sebuah angka yang melampaui target.
Total belanja daerah pun menyentuh ratusan miliar rupiah demi mengejar visi ambisius: menjadikan Sitaro sebagai Kabupaten Bahari yang sejahtera dan berdaya saing, selaras dengan cita-cita Nawa Cita Indonesia.
Namun, di luar dinding ruang sidang yang sejuk, laut Sitaro tetap menyimpan tanya. Apakah produksi perikanan yang meningkat sudah benar-benar mengisi dompet para nelayan tradisional di pulau-pulau terluar?
Ataukah kesejahteraan itu hanya menjadi angka-angka statistik di atas kertas?
Kini, di era kepemimpinan Heronimus Makainas, tantangan terbesar bukanlah sekadar menghabiskan anggaran belanja langsung atau tidak langsung.
Tantangannya adalah menjawab jeritan warga dan memastikan bahwa jargon “Kabupaten Bahari” bukan sekadar hiasan retorika, melainkan ikan di jala nelayan dan beras di dapur rakyat.
Selamat berjuang sahabatku. Salam Kasih selalu.(*)
