MANADO-Dalam menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif terus menjadi komitmen Pemerintah Provinsi yang sekarang ini dikomandoi Gubernur Sulut Mayjen TNI Purn Yulius Selvanus serta Wakil Gubernur Victor Mailangkay.
Hal ini disampaikan Gubernur Sulut, Yulius Selvanus ketika menyampaikan penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dalam rapat paripurna DPRD Sulut, Selasa (23/6/2026).
Dihadapan Anggota DPRD Sulut yang hadir dalam Paripurna, gubernur menjelaskan bahwa pelaksanaan APBD 2025 mampu berjalan dengan baik meskipun diwarnai berbagai tantangan ekonomi dan penyesuaian kebijakan nasional.
“Pengelolaan anggaran yang disiplin dan terukur menjadi salah satu faktor yang menjaga kondisi fiskal daerah tetap sehat. Bahkan sepanjang tahun anggaran 2025, pendapatan daerah berhasil terealisasi mendekati target yang ditetapkan,”ungkap Yulius Selvanus.
Lanjut dijelaskan Gubernur Yulius Selvanus untuk belanja daerah juga terlaksana secara optimal dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
“Dari pelaksanaan anggaran tersebut, pemerintah daerah mencatat adanya sisa lebih perhitungan anggaran yang menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara cermat tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,”jelas gubernur.
Gubernur juga menegaskan, Penguatan fondasi fiskal juga terlihat dari meningkatnya nilai aset daerah yang terus bertumbuh dibandingkan tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, kewajiban daerah berhasil ditekan secara signifikan sehingga memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk mendukung program-program pembangunan ke depan.
“Tidak hanya pada sektor keuangan, capaian positif juga tampak pada perkembangan ekonomi Sulawesi Utara. Laju pertumbuhan ekonomi daerah sepanjang 2025 berada di atas rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di berbagai sektor tetap bergerak dinamis dan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,”tambahnya.
Keberhasilan tersebut berjalan seiring dengan menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menilai capaian itu merupakan hasil dari berbagai program pembangunan yang diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta memperkuat perlindungan sosial.
Di sisi lain, stabilitas harga kebutuhan pokok juga berhasil dijaga. Inflasi yang terkendali menjadi indikator penting bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga pasokan dan distribusi barang kebutuhan masyarakat berjalan efektif.
Peningkatan kualitas hidup masyarakat turut tercermin dari naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Utara.
Pemerintah juga mencatat tren positif pada upaya penurunan stunting, serta membaiknya kesejahteraan petani dan nelayan yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.
Berbagai pencapaian tersebut semakin lengkap dengan sederet penghargaan yang diraih Sulawesi Utara dalam bidang tata kelola pemerintahan dan pembangunan sosial.
Salah satunya adalah keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, sebuah prestasi yang mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Selain membahas pertanggungjawaban APBD, Gubernur Yulius Selvanus juga menyoroti pentingnya Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
Menurutnya, regulasi tersebut akan menjadi instrumen penting untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, mempercepat pelayanan publik, memangkas proses birokrasi, serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha dan UMKM.
Ia berharap pembahasan ranperda bersama DPRD dapat berjalan lancar sehingga menghasilkan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing Sulawesi Utara di tingkat nasional.
“Kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi modal utama untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, mempercepat pembangunan, dan mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara,” tegas gubernur.
Dengan berbagai capaian yang telah diraih sepanjang 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara optimistis dapat terus menjaga momentum pertumbuhan dan menghadirkan pembangunan yang semakin merata di Sulawesi Utara. (mom)
