MANADO-Komisi 4 DPRD Sulut melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Pemprov Sulut, Senin (11/5/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Louis Schramm didampingi Sekretaris Cindy Wurangian serta anggota Paula Runtuwene, Vioneta Kuera, Muslimah Mongilong.
Rapat yang dihadiri langsung Kadis Dikda Femmy Suluh, Louis Schramm menjelaskan tujuan RDP adalah guna mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan triwulan I tahun anggaran 2026.
Pada kesempatan itu, Louis Schramm menyoroti persoalan mengenai kekurangan tenaga pendidik atau guru di Sulut yang masih cukup tinggi.
”Kami mempertanyakan terkait kekurangan guru di Sulawesi Utara. Masih banyak guru honorer yang bahkan belum terdaftar dalam Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Bagaimana nasib mereka, padahal kebutuhan guru kita masih sangat banyak,” tegas Louis.
Louis Schramm menegaskan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis dengan mengusulkan para tenaga honorer tersebut menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) demi menjamin kesejahteraan dan status mereka.
“Saya mendorong agar Dinas Pendidikan proaktif dalam memperjuangkan nasib mereka agar bisa diakomodasi dalam pengusulan PNS ke depan. Dan mereka yang belum terdaftar dalam Dapodik ini diusulkan untuk menjadi PNS ke depannya, sebagai solusi atas kekurangan guru sekaligus bentuk penghargaan atas pengabdian mereka,”ungkap Ketua Fraksi Gerindra.
Selain itu juga Louis Schramm menaruh perhatian khusus pada nasib para guru honorer yang hingga kini belum terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ia meminta pemerintah tidak mengabaikan dedikasi mereka.
“Bagaimana dengan nasib para guru honorer yang tidak terdaftar dalam Dapodik ini? Sebaiknya mereka diusulkan untuk menjadi PNS ke depan. Mereka sudah mengabdi, sementara kita tahu daerah tidak bisa lagi menganggarkan honorer secara mandiri,”kata Louis.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Sulut Femmy Suluh membenarkan adanya kekosongan formasi tenaga pendidik.
Berdasarkan analisis kebutuhan, Sulawesi Utara saat ini memerlukan sedikitnya 1.100 guru untuk mengisi formasi di tingkat SMA, SMK, dan SLB.
”Kami sudah disampaikan ke Bapak Gubernur kepada Menteri Pendidikan dalam kunjungan kerja kementerian beberapa waktu lalu. Kami mencatat ada kebutuhan sekitar 1.100 guru,” papar Femmy Suluh.
Femmy Suluh menjelaskan, mulai tahun ini, kebijakan rekrutmen guru akan mengalami perubahan signifikan.
Pemerintah pusat melalui kementerian terkait memutuskan tidak lagi menggunakan jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk formasi guru, melainkan jalur CPNS.
”Kebijakan pusat tahun ini adalah rekrutmen melalui jalur PNS untuk memberikan kepastian pengembangan karier. Berbeda dengan P3K yang berbatas kontrak dan membutuhkan proses administrasi berulang,” tutur Femmy.
“Pemerintah Provinsi Sulut tengah menunggu penetapan formasi dan kuota resmi dari Kemenpan-RB. Usulan sebanyak 1.100 formasi telah diajukan untuk menutupi kekurangan yang ada, terlebih pada tahun 2026 ini terdapat 226 guru yang memasuki masa pensiun,”tambahnya, sambil menyatakan harapan usulan dapat terealisasi secara bertahap pada rentang tahun 2026 hingga 2027, mengingat keterbatasan anggaran daerah untuk membiayai tenaga honorer di luar sistem yang ada. (mom)
