Ketua DPRD Sulut Fransiscus A Silangen saat menandatangani dokumen /rekomendasi LKPJ Gubernur 2025.
DPRD SULUT, Kamis (23/4/2026) melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur tahun 2025, serta penyampaian laporan kinerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan penyampaian hasil reses masa persidangan kedua tahun 2026.
Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Fransiscus A Silangen didampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu, Wakil Ketua Royke Anter dan dihadiri langsung Gubernur Mayjen TNI (purn) Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay serta Forkopimda.Dalam Paripurna ini, Raski Mokodompit sebagai Ketua Pansus LKPJ Gubernur 2025 menyampaikan langsung rekomendasi dari DPRD.
Ketua DPRD Sulut saat menyerahkan dokumen rekomendasi pada gubernur sulut
Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan laporan kinerja pimpinan serta AKD, Royke Anter dipercayakan menyerahkan hasil kinerja pimpinan dewan, Komisi I Braien Waworuntu, Komisi II Ruslan Abdul Gani, Komisi III Haslinda Rotinsulu , Komisi IV Cindy Wurangian, kemudian dilanjutkan penyerahan hasil reses dari dapil masing-masing anggota dewan.
Dapil I Kota Manado diserahkan Jeane Laluyan, Dapil II Minut – Bitung diserahkan oleh Julitje M Maringka, dapil III Nusa Utara diserahkan Norman Luntungan, dapil IV Bolmong Raya diserahkan Feramitha Mokodompit, dapil V Minsel-Mitra diserahkan Capt. Remly Kandoli, dapil VI Minahasa Tomohon di serahkan Pierre Makisanti.
Pimpinan DPRD bersama gubernur dan wakil gubernur bersama Pansus LKPJ foto bersama.
Sementara itu Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn ) Yulius Selvanus dalam sambutannya menyampaikan kehadiran kita dalam Rapat Paripurna adalah dalam rangka menunaikan amanah konstitusional yang sangat fundamental bagi keberlangsungan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara.
Rapat Paripurna hari ini memiliki makna strategis yang mendalam dan multidimensi. Agenda kita tidak hanya terbatas pada penyampaian Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025, tetapi juga mencakup penyampaian Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD serta Laporan Pelaksanaan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2026.
Ketua Pansus LKPJ Raski Mokodompit saat menyampaikan hasil rekomendasi LKPJ Gubernur Tahun 2025.
Ini adalah potret utuh dari sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana fungsi eksekutif dan legislatif saling menguatkan dalam satu tarikan nafas pengabdian bagi rakyat di Bumi Nyiur Melambai.
Gubernur memberikan apresiasi kepada Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2025 yang telah bekerja dengan dedikasi luar biasa, mencurahkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam melakukan pembahasan yang sangat intensif, kritis,dan maraton.
“Ketelitian serta kecermatan saudara-saudara dalam membedah setiap capaian kinerja kami adalah bentuk pengawasan yang sangat berharga bagi peningkatan kualitas pembangunan daerah,”ucap Gubernur Yulius Selvanus.
Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen menyerahkan dokumen rekomendasi pada Gubernur Yulius Selvanus didampingi Wakil Gubernur Victor Mailangkay.
Gubernur juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro beserta jajaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulut. Keterlibatan aktif, responsivitas dan sikap kooperatif yang saudara-saudara tunjukkan selama proses pembahasan bersama Pansus LKPJ 2025 mencerminkan profesionalisme dan tanggung jawab moral kita dalam mengelola urusan pemerintahan.
Sinergi yang harmonis antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang telah kita bangun ini menjadi modal sosial dan politik yang paling utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Anggota Dewan Norman Luntungan saat membacakan hasil reses dapil III Nusa Utara.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan atensi yang tinggi terhadap setiap butir catatan strategis yang telah disampaikan oleh Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2025. Kami memandang hasil kerja dan rumusan rekomendasi Pansus adalah navigasi penting untuk menyempurnakan langkah kita ke depan. Terkait hal tersebut, izinkan saya menyampaikan penegasan dan komitmen pemerintah terhadap empat pilar urusan pemerintahan yang menjadi .
1) Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Sektor Pendidikan dan Kesehatan adalah pilar utama pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Terhadap catatan strategis mengenai pemerataan kualitas pendidikan, Pemerintah Provinsi menyadari sepenuhnya bahwa tantangan terbesar kita bukan lagi sekadar membangun fisik gedung sekolah, melainkan memastikan bahwa kualitas proses belajar mengajar di setiap pelosok daerah memiliki standar yang sama tinggi.
Anggota DPRD Sulut Cindy Wurangian saat membacakan hasil kinerja Komisi IV.
Kami menaruh perhatian khusus pada masalah kekurangan tenaga pendidik yang sering ditemui oleh para anggota dewan saat kunjungan lapangan. Pemerintah menegaskan bahwa sinkronisasi antara data kebutuhan sekolah dan formasi pengangkatan dalam seleksi CASN maupun PPPK akan menjadi prioritas utama.
Kita tidak ingin ada sekolah yang fasilitasnya lengkap namun kekurangan guru, atau sebaliknya. Pemerintah akan melakukan audit internal kembali terhadap peta distribusi guru untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah di daerah terpencil mendapatkan porsi tenaga pendidik yang kompeten. Pendidikan yang inklusif adalah hak setiap anak Sulawesi Utara, dan kami berkomitmen penuh menjamin itu tanpa terkecuali.
Ketua Komisi I Braien Waworuntu saat membacakan laporan kinerja Komisi I
Di sektor kesehatan, fokus utama pemerintah kini tertuju pada peningkatan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Provinisi dan fasilitas kesehatan milik pemerintah lainnya. Kami menyadari bahwa kemegahan infrastruktur harus dibarengi dengan profesionalisme dan keramahan layanan. Menanggapi catatan strategis Pansus, kami berkomitmen untuk mengoptimalkan ketersediaan alat kesehatan yang modern serta menjamin ketersediaan obat-obatan yang memadai hingga ke pelosok daerah.
Selain itu, kesejahteraan tenaga kesehatan, terutama mereka yang bertugas di wilayah kepulauan dan perbatasan, akan terus menjadi atensi pemerintah. Kita ingin memastikan bahwa standar pelayanan kesehatan di Sulawesi Utara benar-benar prima, responsif, dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa hambatan birokrasi.
Hasil laporan reses dapil IV Bolmong Raya diserahkan Feramitha Mokodompit.
2) Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pemerintah Provinsi menyambut baik rekomendasi Pansus terkait Urusan Tenaga Kerja dan Lingkungan Hidup. Menyangkut Urusan Tenaga Kerja, kami berkomitmen menjalankan empat langkah strategis: melakukan pemutakhiran data lowongan kerja pada portal resmi secara berkala; memperluas sosialisasi informasi pasar kerja hingga ke pelosok daerah;merevitalisasi sarana serta kurikulum Balai Latihan Kerja (BLK) agar relevan dengan kebutuhan industri; serta meningkatkan kuota program magang ke Jepang melalui koordinasi strategis dengan pemerintah pusat dan mitra internasional sebagai solusi nyata pengurangan angka pengangguran terdidik.
Sementara itu, berkaitan dengan Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi memberikan perhatian khusus pada rekomendasi Pansus mengenai pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan penanganan limbah secara intensif. Kami menyadari bahwa pesatnya pembangunan industri dan pertambangan harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap regulasi ekologis.
Hasil Reses dapil 1 Kota Manado diserahkan oleh anggota dewan Jeane Laluyan.
Penanganan limbah cair maupun padat akan dipantau lebih ketat untuk mencegah pencemaran yang merugikan ekosistem. Komitmen reklamasi pasca-tambang juga menjadi prioritas yang akan terus dievaluasi guna memastikan pembangunan yang berkelanjutan bagi rakyat Sulawesi Utara.
3) Urusan Pemerintahan Pilihan Potensi alam Sulawesi Utara di sektor kelautan, perikanan, dan pertanian adalah motor penggerak utama ekonomi kerakyatan kita. Menanggapi rekomendasi Pansus mengenai perlunya peningkatan bantuan teknologi bagi nelayan dan ketersediaan bibit unggul bagi petani, Pemerintah Provinsi menyatakan komitmen untuk mengevaluasi secara menyeluruh skema distribusi bantuan yang telah berjalan selama ini.
“Kami memahami bahwa ketepatan sasaran dan kecepatan distribusi adalah kunci efektivitas bantuan. Transformasi digital dalam pendataan kelompok tani dan nelayan akan kita dorong lebih kuat untuk memastikan transparansi. Kita ingin setiap alat tangkap, setiap kilogram bibit, dan setiap unit bantuan teknologi benar-benar digunakan untuk meningkatkan produktivitas rakyat. Sulawesi Utara harus mampu memaksimalkan posisinya sebagai gerbang Pasifik dengan menjadi lumbung pangan dan produk perikanan yang memiliki daya saing internasional. Modernisasi sektor primer ini adalah cara terbaik kita untuk menekan angka kemiskinan di perdesaan,”ungkap gubernur.
4) Urusan Penunjang Pemerintahan Terkait catatan strategis yang mencakup aspek administrasi, perencanaan, keuangan, hingga kepegawaian, Pemerintah Provinsi berkomitmen penuh untuk melakukan akselerasi transformasi digital dan penguatan tata kelola di seluruh lini Sekretariat Daerah, guna memastikan layanan publik yang lebih transparan dan menjaga marwah institusi daerah. Dalam aspek perencanaan dan keuangan, kami menaruh perhatian serius pada sinkronisasi jadwal input Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam sistem SIPD serta pengelolaan ketahanan fiskal yang lebih akuntabel.
Kemudian, terkait tata kelola di Badan Kepegawaian Daerah, saya menegaskan komitmen untuk mewujudkan manajemen ASN yang lebih objektif, adil, dan transparan. Pemerintah menyadari sepenuhnya tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan seluruh jajaran pegawai, termasuk mencari solusi konkret atas nasib Tenaga Harian Lepas, guru di daerah terpencil, serta para PPPK.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi aparatur melalui program pengembangan kemampuan dan percepatan sertifikasi, guna menciptakan birokrasi yang benarbenar profesional, berintegritas,dan tulus melayani masyarakat Sulawesi Utara,”jelas Gubenur saat Paripurna.
Lanjut Gubernur Yulius Selvanus, kita juga telah menyimak dengan saksama penyampaian Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD serta Laporan Pelaksanaan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2026. Kami sangat menghargai kerja keras saudara-saudara anggota dewan yang telah turun langsung ke tengah-tengah konstituen untuk menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat.
Laporan reses ini adalah “suara murni”masyarakat yang menjadi kewajiban kita untuk didengar dan diperjuangkan. Aspirasi tersebut akan kami jadikan sebagai referensi utama dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah agar senantiasa relevan dan responsif terhadap dinamika serta kebutuhan sosial yang berkembang di lapangan.
Keberhasilan-keberhasilan yang telah kita raih sejauh ini bukanlah hasil kerja sektoral, melainkan buah dari sinergitas dan harmoni yang senantiasa terjaga, yang dilandasi oleh filosofi kearifan lokal kita, yaitu semangat Mapalus. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks dan dinamis, semangat gotong royong dan saling menopang ini harus terus kita perkuat.
Sinergi ini adalah kunci keberlanjutan pembangunan yang mensejahterakan. Disisi lain, saat kita secara resmi menutup Masa Persidangan Kedua dan melangkah optimis membuka Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026, Saya mengajak kita semua untuk membawa semangat baru. Mari kita jadikan momentum pergantian masa sidang ini untuk memperkuat konsolidasi internal, meningkatkan ritme kerja, serta mempertajam fokus pelayanan publik. Kita harus terus bergerak cepat namun tetap dalam koridor aturan yang berlaku, memastikan bahwa roda pemerintahan berjalan efektif untuk menjawab setiap harapan rakyat.
“Saya mengajak seluruh elemen pemangku kepentingan untuk terus bekerja dengan hati, integritas, dan profesional. Tugas melayani rakyat adalah sebuah amanah suci yang harus kitajaga dengan penuh Tanggung jawab. Mari, kita melangkah bersama,bahu membahu dengan tekad yang bulat, untuk mewujudkan Sulawesi Utara yang semakin maju, sejahtera dan berkelanjutan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasamenyertai, membimbing, dan memberkati setiap niat tulus serta ikhtiar kita dalam membangun daerah tercinta ini menuju masa depan yang lebih cerah,”papar Gubernur mengakhiri sambutannya. (adv/mom)
