MANADO-Anggota DPRD Sulut sejak 28 Maret melaksanakan agenda reses turun ke daerah pemilihan (dapil) dalam rangka menyerap aspirasi.
Ketua Komisi II DPRD Sulut Inggried JNN Sondakh, Sabtu (28/3/2026) sore, melaksanakan kegiatan reses I di daerah pemilihannya yakni, Minahasa-Tomohon.
Untuk titik yang pertama Srikandi Fraksi Golkar ini seperti biasa dalam setiap kegiatan resesnya selalu diawali dengan ibadah.
Ibu Ing sapaan akrab anggota DPRD Sulut 4 periode ini menggelar reses bersama-sama dengan jemaat di GMIM Eklesia Kalasey Satu yang turut juga dihadiri Hukum Tua Desa Kalasey Satu Ibu Lelly Tonggari.
Usai reses, Ibu Ing mengatakan reses biasanya bukan hanya sebagai ajang mengumpulkan aspirasi semata.
“Namun sebagai pertanggungjawaban apa yang sudah diperjuangkan untuk masyarakat, dalam hal ini masyarakat kalasey satu dimana kalasey ini menjadi konstituen terbesar. Saya juga akan melaksanakan reses ditempat lain sesuai rencana ada 4, salah satunya di langowan yang nanti akan dilaksanakan karena masih ada waktu beberapa hari kedepan,” ucap Inggried Sondakh kepada wartawan.
Sementara itu, terkait aspirasi masyarakat Inggried Sondakh menjelaskan, sebagai anggota DPRD dirinya memiliki pokir untuk diperjuangkan.
“Contoh kalau di Kalasey ini, sebagai anggota DPRD saya mempunyai pokir untuk diperjuangkan seperti UMKM, yang nantinya bisa mengaspirasi penguatan ekonomi juga mengaspirasikan kebutuhan mereka dengan bagaimana perhatian pemprov dalam hal ini lewat dinas koperasi dan UMKM,”ungkap Sondakh.
Sondakh juga menjelaskan, lewat disperindag dan ada juga distanak, serta Biro Kesra yang menjadi fokus saya di dalam memperjuangkan aspirasi.
” Sebab saya melihat dinas dinas ini begitu menyentuh langsung dengan masyarakat,” tutur Inggried.
Inggried yang juga dipercayakan sebagai penatua WKI (Wanita Kaum Ibu GMIM Eklesia Kalasey mengungkapkan, sebagai wakil rakyat bukan hanya melekat dalam hal politik saja, tetapi dalam hal panggilan Tuhan untuk menjadi mitra kerja Tuhan, menjadi perpanjangan Tuhan untuk mampu menggerakan dalam menjangkau mereka sehingga mereka juga boleh terberkati lewat program pemerintah.
“Untuk realisasi pokir misalnya dari dinas kopersai itu bantuan ke pedagang. Itu sementara berproses karena nama-nama sudah diberikan, namun jika mereka mendapat bantuan tersebut harus mendapatkam SK gubenrur sama halnya dengan disperindag dan distanak. Kecuali biro kesra yang langsung ditindak lanjuti,” tukasnya kepada wartawan. (mom)
