Felly Runtuwene
MANADO-Dampak dari dinonaktifkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekitar 13,5 juta peserta.
Sangat terasa bagi masyarakat apalagi bagi pasien penerima bantuan iuran, seperti pasien cuci darah bahkan pasien yang menjalani kemo, mengalami kendala karena sudah dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial, apalagi tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi sebelumnya, sehingga pelayanan pengobatan terganggu.
Ketua Komisi IX DPR RI Felly E Runtuwene (FER) saat turun kedapilnya Sulawesi Utara, kepada wartawan mengatakan Komisi IX DPR RI telah mengagendakan akan ada rapat dengan Kementerian-kementerian terkait untuk meminta kejelasan terkait penonaktifan 13,5 juta peserta BPJS PBI ini.
Politisi Nasdem ini, Senin (9/2/2026) dengan tegas menyatakan Komisi IX akan bersikap dengan mengundang komisi yang membawahi tentang pendataan yakni komisi VIII dimana mitra kerjanya adalah Kemensos akan kami minta data terkait Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Menkes BPS, kemudian mendagri juga akan kami undang tentunya dengan rapat ini akan meminta izin dengan komisi VIII dulu,” ungkap mantan Anggota DPRD Sulut dua periode ini.
Lanjut Runtuwene, APBN yang diketuk oleh DPRD tahun 2025, untuk anggaran anggaran 2026 ada penambahan sekitar 10 triliun dari anggaran 46 triliun.
“Kami sudah menyurat hari ini untuk membicarakan apa yang terjadi. Bahkan ini sudah ditambah 10 triliun sementara orang yang sakit atau sudah harus operasi tiba tiba dihentikan. DPR RI sudah ketuk anggaran untuk tahun ini sudah ditambah 10 triliun dari 46 triliun bagi PBI dan selisih iuran pertahun 2025,” jelas Srikandi Partai Nasdem ini.
Ibu Felly sapaan akrabnya mengakui juga bahwa banyak orang yang belum paham soal kewenangan, padahal kewenangan ini ada kementerian sosial karena datanya ada disitu, dan yang membawahi kemensos adalah komisi VIII.
“Langkah cepat harus kami lakukan karena ini menyakut kepentingan masyarakat. Maka Komisi IX sudah menyurat untuk mengadakan rapat resmi dengan menteri menteri terkait,”kata Runtuwene.
Runtuwene juga mengakui apa yang terjadi sekarang semua mencari komisi IX.
“Ada apa dengan menkes. Tapi kan banyak orang tidak paham bahwa data ini dengan cleansingnya ada di kemensos. Makanya kami akan memanggil mensos untuk mempertanyakan mengapa tiba tiba menonaktifkan PBI,”tambahnya.
Rapat nantinya akan ditayangkan secara Live.“ Supaya masyarakat Indonesia bisa melihat secara langsung tayangan lewat Live Streaming,”ujarnya.(mom)
