MANADO-Dibawa kepemimpinan Rocky Wowor sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Sulut. Fraksi ini telah menunjukan komitmen politik kuat dalam mendukung agenda strategis Pemerintah Provinsi Sulut.
Ini dibuktikan, ketika Rapat Paripurna dalam menetapkan dua Ranperda yaitu Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Ranperda tentang Kepemudaan, Senin (29/12/2025) hadir lengkap.
Dengan hadir lengkap anggota Fraksi PDI Perjuangan baik di Paripurna maupun secara virtual. Ini membuktikan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kebijakan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulut Rocky Wowor menyatakan keterlibatan aktif fraksinya dalam berbagai agenda strategis daerah merupakan bagian dari komitmen politik untuk mengawal program-program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat.
“Penetapan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah memiliki arti penting bagi masa depan fiskal Sulawesi Utara. Apalagi ranperda ini sangat krusial karena menjadi instrumen pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan fiskal yang semakin berat pada tahun 2026,” tegas Legislator Sulut dapil Bolmong Raya ini.
Lanjut Wowor, tahun depan pemerintah daerah akan dihadapkan pada kebijakan nasional berupa pengurangan transfer ke daerah yang nilainya cukup signifikan.
“Dengan adanya kondisi tersebut, menuntut daerah lebih kreatif dan mandiri dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah secara sah dan terukur,”ungkap Wowor.
Wowor menilai pengaturan berbagai sumber retribusi baru yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjadi bekal penting bagi Pemprov Sulut untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.
Karena dengan adanya dasar regulasi yang jelas, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk tetap menjalankan program-program kemasyarakatan.
“Penguatan PAD menjadi kunci agar pemerintah tetap mampu menjalankan pelayanan publik dan program pembangunan, meski menghadapi tekanan fiskal di tahun 2026,” tambahnya.
Wowor juga menyampaikan Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi terhadap langkah cepat dan responsif Pemprov Sulut di bawah komando Gubernur Yulius Selvanus.
“Penyusunan dan penetapan regulasi fiskal sejak dini menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi dan kebijakan nasional,”ujarnya, sambil menambahkan kekuatan fiskal daerah bukan semata soal angka pendapatan, tetapi menyangkut keberlanjutan program-program pro rakyat, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan kepemudaan.
“Yang pasti, sikap Fraksi PDI Perjuangan yang konsisten mendukung kebijakan pemerintah daerah selama berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Fraksi PDI Perjuangan juga berkomitmen untuk terus mengawal implementasi Perda agar berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat Sulawesi Utara,” kata Wowor usai mengikuti Paripurna. (mom)
