BITUNG— Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung menggelar Rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Hengky Honandar SE., bersama Wakil Wali Kota Randito Maringka, bertempat di lantai empat Kantor Walikota Bitung, Kamis (4/12/2025).
Dalam rapat tersebut, turut dihadiri seluruh jajaran perangkat daerah. Rapat ini sangat penting dan bernilai strategis untuk menjadi ruang evaluasi menyeluruh terhadap realisasi anggaran jelang penutupan tahun.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Hengky Honandar mengungkapkan bahwa penyerapan anggaran pada Tahun 2025 didominasi oleh pembayaran hutang yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya.
Ia juga menegaskan bahwa beban hutang tersebut memberi dampak signifikan pada sejumlah aspek pelayanan publik, termasuk keterlambatan pengangkatan Pala dan RT, serta belum maksimalnya pembangunan di berbagai sektor.
Kenapa sampai saat ini Pala dan RT belum juga diangkat, Pembangunan kota masih belum maksimal, karena Pemerintah kota Bitung harus membayar hutang dari tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Wali Kota.
Ia juga menambahkan bahwa dirinya bersama Wakil Wali Kota sedang berupaya menyelesaikan seluruh kewajiban keuangan tersebut agar Pemkot dapat kembali berjalan normal pada Tahun Anggaran 2026.
Selain itu, kondisi keuangan daerah masih menghadapi tantangan baru berupa pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp153.191.611.000 pada tahun depan.
Saat ini posisi keuangan Pemkot dengan adanya pengurangan-pengurangan ini, mungkin kita akan full membangun pada tahun 2027. Namun jika kita mampu memaksimalkan kinerja, hal ini bisa normal pada pertengahan 2026,” katanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Randito Maringka menambahkan realisasi anggaran Kota Bitung telah mencapai sekitar 87 persen per November, dan meminta perangkat daerah bekerja optimal untuk mencapai target 100 persen.
Masih ada beberapa perangkat daerah yang berada pada kategori kuning dan merah, jika ada kendala silahkan berkonsultasi agar kendala – Kendala yang ada bisa diatasi untuk segera diselesaikan,” ujarnya.
Beliau juga menekankan pentingnya profesionalisme dalam proses pengawasan internal, khususnya dalam komunikasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH).
Wakil Wali Kota mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat kolaborasi dan segera menuntaskan pekerjaan masing-masing sebelum akhir tahun.
Sementara itu, data yang dipresentasikan oleh Kepala Bagian Pembangunan, Marsmelda Sidangoli, menjelaskan bahwa jumlah anggaran yang telah terealisasi hingga November mencapai Rp588.029.673.209,20 dari total pagu Rp800 miliar.
Dari data tersebut, terdapat lima instansi dengan realisasi anggaran di atas 85 persen, sementara lima instansi lainnya masih berada di bawah 63 persen, menandakan perlunya percepatan kerja jelang akhir tahun.
Rapat EPRA ini dinilai penting, karena menjadi titik penataan ulang kebijakan fiskal Pemerintah daerah, sekaligus mendorong percepatan pembangunan setelah beban hutang terselesaikan, seraya berharap tahun 2026 menjadi momentum pemulihan stabilitas dan pelayanan publik yang lebih optimal.
