Sitaro,- Dalam era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi ruang utama untuk berbagi informasi, berdiskusi, bahkan mengkritik kebijakan pemerintah. Namun, di balik manfaatnya, muncul fenomena yang kian meresahkan, maraknya akun anonim dan akun palsu (fake account) yang kerap menyebarkan informasi tanpa tanggung jawab.
Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), fenomena ini mulai terasa dampaknya terhadap jalannya pemerintahan dan hubungan sosial masyarakat.
Tak sedikit kebijakan pemerintah yang baik justru mendapat sorotan negatif akibat distorsi informasi dari akun tanpa identitas jelas.
Dalam konteks pemerintahan daerah seperti Sitaro, akun anonim sering kali berperan sebagai “penyebar opini bayangan”.
Mereka mengunggah informasi yang belum tentu benar, memelintir pernyataan pejabat, atau menyebarkan fitnah politik menjelang agenda penting daerah.
Dampak yang timbul tidak main-main. Pertama, menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat terpapar informasi bohong secara terus-menerus, maka segala kebijakan pemerintah meski tujuannya baik akan dipandang dengan curiga.
Kedua, munculnya polarisasi sosial. Warga bisa terpecah karena debat di media sosial, saling menyerang, bahkan melaporkan satu sama lain. Padahal, nilai masyarakat Sitaro yang dikenal ramah dan rukun justru bisa terkikis oleh provokasi dunia maya.
