Amir Liputo
MANADO-DPRD Sulut, Senin (19/5/2025) melaksanakan Paripurna dengan agenda pembacaan rekomendasi DPRD atas laporan pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur tahun 2024.
Dan Pansus mempercayakan Ketua Amir Liputo untuk membacakan rekomendasi setelah selesai melakukan pembahasan dan peninjauan lapangan.
Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Fransiscus A Silangen didampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu, Royke Anter, Stella Runtuwene serta di hadiri Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay dan pejabat pemprov sulut.
Amir Liputo yang dipercayakan membaca catatan strategis rekomendasi dalam paripurna itu menyampaikan LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2024 merupakan gambaran capaian Visi dan Misi Gubernur yang telah dijabarkan dalam RPJMD yang berisikan saran, masukan dan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerirah daerah dan hasil pelamsanaan tugas pembantuan dan penugasan untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam perbaikan dan penyemournaan penyelenggaraan pemerintah Sulut kedepan.
“Ada beberapa catatan strategis didalamnya salah satu terkait pendidikan dimana, DPRD merekomendasikan agar dinas pendidikan perlu meningkatkan mutu proses belajar mengajar, dengan mendorong inovasi pembelajaran, penguatan kompetensi guru, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, “tegas Liputo.
Lanjut Liputo, DPRD merekomendasikan dinas pendidikan berkoordinasi badan kepegawaian daerah untuk mempercepat penataan distribusi guru, terutama untuk guru mata pelajaran inti di sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pengajar, dimana sesuai hasil kunjungan dprd, ditemukan ada beberapa sekolah yang tidak memiliki tenaga pendidik yang sesuai dengan kebutuhan sekolah,”paparnya.
Liputo juga menegaskan, Dinas Pendidikan perlu mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran, serta memberikan pelatihan dan infrastruktur digital bagi guru dan siswa.
“DPRD merekomendasikan percepatan rehabilitasi ruang kelas rusak, pembangunan toilet yang layak, dan penyediaan fasilitas sanitasi, listrik, dan air bersih di seluruh satuan pendidikan,” ungkap Liputo saat membacakan rekomendasi.
Dinas Pendidikan juga harus melakukan penguatan peran komite sekolah/partisipasi masyarakat untuk mendorong keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan.
“Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja kepala Sekolah dan pengawas guna memastikan kualitas manajerial dan kepemimpinan pendidikan berjalan optimal. Salah satunya memperhatikan penempatan kepala-kepala Sekolah serta kesejahteraannya khususnya sma/smk di Bolaang Mongondow Raya, dikarenakan banyak kepala kepala sekolah di kabupaten bolmong yang berasal dari luar daerah dan tidak memiliki tempat tinggal yang layak,” ujarnya.
Selain itu pun DPRD juha merekomendasikan alokasi beasiswa bagi siswa-siswi SMA/SMK yang berprestasi, kurang mampu dan bantuan akhir studi untuk mahasiswa S1 dan S2, kiranya dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan, merata dan tepat sasaran.
“DPRD merekomendasikan memastikan seluruh SMA dan SMK mendapatkan akses internet yang stabil, cepat, dan berkelanjutan untuk mendukung proses pembelajaran daring, akses informasi, serta pengembangan kompetensi digital siswa dan guru,” tambahnya.
Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan harus memastikan bahwa operator sekolah mengisi dapodik secara akurat dan tepat waktu, serta melakukan validasi Rutin agar data guru (status kepegawaian, beban kerja, sertifikasi, dan riwayat pendidikan) selalu mutakhir atau terupdate. (mom)
