MANADO – Ternyata tidak semua SMA, SMK di Sulawesi Utara melakukan pungutan uang komite seperti di Kota Manado.
Pasalnya, ketika Komisi IV DPRD Sulut melakukan kunjungan kerja di beberapa SMA, SMK di Minahasa tidak ada satu pun sekolah melakukan pungutan uang komite.
Seperti yang disampaikan
Kepala SMK I Tondano Vecky Pangkerego kepada Komisi IV saat melakukan kunjungan di sekolahnya. Bahwa SMK I Tondano tidak memberlakukan uang komite.
“Kalau pun ada permohon bantuan kepada orang tua, tidak ditetapkan besarannya dan tidak ada tagihan rutin. Akan dirapatkan terlebih dahulu kalau ada keperluan sekolah,”ungkap Pangkerego.
Lanjut Pangkerego, karena tidak ada pungutan, konsekuensinya, pengunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk keperluan pendidikan dapat sebijaksana mungkin digunakan dengan baik.
“ Pembayaran gaji Tenaga Harian Lepas dan honorer guru berjumlah 8 orang harus bijaksana mengatur keuangan, supaya semuanya terbayarkan,”kata Pangkerego.
Mendengar penjelasan dari Pangkerego, Ketua Komisi IV James Karinda menyatakan, salut kepada SMK I Tondano yang tidak memungut uang komite dan membebani siswa dan orangtua siswa.
“ Ini harus dicontohi oleh sekolah-sekolah yang ada di Manado,” tegas Karinda yang ikut dibenarkan oleh Sekretaris Komisi IV Fanny Legoh.
Selain melakukan kunjungan ke SMK I Tondano, Komisi IV juga berkunjung di SMA yang ada di Langowan dan Romboken, semuanya sama tidak ada pungutan uang komite sekolah.
“Banyak aspirasi yang Kami akan perjuangkan agar SMA dan SMK Negeri yang minim anggaran pembangunan sekolah, pengadaan multi media dan gaji THL dapat dialokasikan dalam APBD,”tukas Karinda. (mom)
