BITUNG – Menindaklanjuti apa yang direkomendasikan DPRD Kota Bitung saat demo buruh di gedung “Kurucut” dewan, maka Polres Bitung akan melakukan pemeriksaan terdahap sejumlah perusahaan di daerah ini. Demikian yang dikatakan Kapolres Bitung AKBP Philemon Ginting kepada sejumlah wartawan, Selasa (7/2/2017).
Menurut Kapolres, sesuai laporan pihak federasi pekerja ada sejumlah perusahaan yang tidak melaporkan administrasi mereka ke instansi terkait. Bahkan, ada juga perusahaan yang memotong upah buruh untuk BPJS Ketenagakerjaan, tapi hal itu tidak disetorkan. “Kami akan koordinasi dengan pihak federasi pekerja dan Dinas Tenaga Kerja. Jika harus dilakukan pemeriksaan tentu melalui mekanismenya,” ujar Kapolres.
Memang dalam haering bersama di gedung DPRD Kota Bitung, terungkap ada dugaan penyimpangan yang bisa mengarah ke pidana yang dilakukan sejumlah perusahaa. Tetapi untuk dilakukan pemeriksaan harus melalui mekanismenya. “Sesuai rekomendasi dewan juga meminta Polres untuk melakukan penyidikan, tapi tetap mekanismenya harus diikuti,” tandas Kapolres.
Dikatakan juga, untuk mengamankan demo buruh ini, pihaknya menurunkan sedikitnya 150 personil. “Pemberitahuan kegiatan aksi ini sudah disampaikan sejak kemarin. Dan salut buat peserta aksi, karena semua berjalan dengan aman dan tertib,” pungkasnya .(hry)
