MANADO – Belajar soal penanganan konflik keagamaan, Rabu (18/4/2018) DPRD Sulut menerima kunjungan kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Provinsi Papua.
Kunjungan kerja DPRD Bapemperda dipimpin langsung oleh Stevanus Kaisepo, dan diterima oleh Anggota DPRD Sulut Ir Julius Jems Tuuk.
Dari penjelasan Kaisepo tujuan kedatangan mereka ke DPRD Sulut yaitu terkait dengan studi banding dalam rangka pembentukkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Ranperdasi) tentang Penyelenggaraan Keagamaan.
“Dalam Ranperdasi itu salah satunya mengatur tentang pendirian rumah ibadah dan hari-hari libur keagamaan,”ungkap Kaisepo.
Lanjutnya, kedatangan Badan Pembuat Peraturan Daerah DPRD Papua, untuk melihat bagaimana penanganan konflik keagamaan, dimana yang kita di Papua seringkali terjadi konflik antar masyarakat yang dipicu oleh masalah agama.
” Kami ingin mengetahui di Sulut apakah ada regulasi yang mengatur itu secara khusus terkait penanganannya. Jadi itu yang kita pingin tahu, “ujar Kaisepo saat diwawancarai oleh wartawan seusai melakukan tatap muka.
Kaisepo menuturkan, dari hasil tatap muka bersama anggota DPRD Sulut Jems Tuuk, ternyata di Sulut tidak memilki regulasi khusus yang mengatur tentang itu, tetapi lebih mengedepankan lewat Badan Koordinasi Antar Umat Beragama (BKSAUA) yang dikelola lewat Biro Kesra langsung.
“Informasi ini cukup baik. Jadi, ketika kami kembali ke Papua akan kami laporkan bagaimana membangun komunikasi diantara tokoh agama dan tokoh masyarakat.Sehingga terbentuk satu pengertian yang sama terkait dengan penanganan konflik keagamaan,” tambahnya.
Sementara itu, Jems Tuuk dalam tatap muka mengatakan, dengan penanganan konflik, Sulut lebih mengedepankan pada komunikasi. Dimana lewat Biro Kesra telah memprogramkan FKUB.
“Nah saat terjadi gesekan, BKSAUA akan melakukan komunikasi dengan apa yang menjadi pemicu. Karena, di dalam BKSAUA sendiri pengurusnya sendiri terdiri dari para tokoh agama, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Sulut,” ucap Tuuk. (mom)
