ANGGOTA DPRD SULAWESI UTARA (Sulut) melaksanakan masa reses I tahun anggaran 2017. Ketika reses ini, dimanfaatkan para anggota DPRD Sulut untuk terus mengumandangkan hidup rukun, jaga keamanan dan tolak radikalisme kepada masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Seperti yang disampaikan oleh Wakil ketua DPRD, Drs.Stefanus Vreeke Runtu di desa Kalasey II, Kecamatan Mandolang, Minahasa, Selasa (2/5/2017). Juga Felly Runtuwene saat reses di desa Tumpaan II, Kecamatan Tumpaan, Minsel, Kamis (4/5/2017).
“Hidup rukun dan damai serta aman adalah segala-galanya bagi bangsa ini. Jaga terus sembari waspada terhadap kegiatan-kegiatan radikalisme yang harus kita tolak dari bumi Nyiur Melambai. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati,” ucap mereka.
Pun dengan Yongki Liemen yang melaksanakan reses di Banjer lingkungan III Kecamatan Tikala. “Hidup dengan toleransi, saling menghormati perbedaan. NKRI harga mati,” tegas dia.
Sedangkan untuk aspirasi, masyarakat mengeluhkan masalah kesehatan kepada anggota dewan, Inggried Sondakh. Dimana dalam kesempatan tersebut, Inggried bekerja sama dengan Balai Mata menggelar pemeriksaan mata dan bagi-bagi kacamata gratis di desa Senduk kecamatan Tombariri, kabupaten Minahasa.
Sedangkan kepada Ketua DPRD, Andrei Angouw, masyarakat lorong Lembang Kelurahan Mahakeret Barat lingkungan IV mengeluhkan kenaikan tarif dasar listrik yang melejit tanpa sosialisasi.
“Kenaikkan harga listrik sudah sangat mencekik. Bayangkan kami biasanya cuma bayar Rp100 ribu sekarang harus bayar sampai Rp500 ribu,” ungkap Yoke Emor, warga setempat kepada Angouw.
Masalah-masalah infrastruktur dan air bersih juga dikeluhkan masyarakat kepada anggota dewan, Judi Moniaga dan Sjenni Kalangi. “Masyarakat di Kecamatan Amurang Raya berharap pemerintah membangun normalisasi dan penguatan tebing sungai Ranoyapo dan Ranowangko. Perbaikan jalan serta akses-akses pertanian,” ucap Moniaga.
“Masyarakat Boltim berharap pemerintah membangun fasilitas air bersih,” tambah Kalangi.
Sedangkan kepada Wakil ketua DPRD, Wenny Lumentut, warga di tiga desa, yakni Koha, Mokupa dan Agotey meminta agar pemerintah membangun infrastruktur pertanian dan pariwisata. “Kami juga minta pemerintah menyediakan TPA sampah yang sampai saat ini belum kami miliki,” keluh warga.
Seperti diketahui, masa reses I tahun 2017 diikuti seluruh anggota DPRD Sulut. Dengan dana reses sebesar Rp45 juta per anggota dewan, dimana mereka didampingi staf dan pejabat Sekretariat DPRD saat turun ke dapil. (mom/*)
