MANADO– Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw mengatakan pemerintah tidak dapat mengatur atau mengintervensi harga kopra. Namun ada cara bisa dijadikan solusi menjaga dan menstabilkan kopra.
Harga kopra diatur oleh pasar dunia. Sedangkan kopra hanya merupakan komoditas substitusi sebagai bahan baku minyak goreng.”Harga kopra turun hingga 623 dollar per metrik ton pada September 2018. Jadi ini bukan permainan pasar tetapi memang terjadi di seluruh dunia,” kata Kandouw saat memimpin rapat koordinasi terkait kopra di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Senin (3/12/2018) siang tadi bersama instansi terkait.
Dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rudi Mokoginta, Kepala Dinas Perkebunan Refly Ngantung, Kepala Biro Perekonomian dan SDA Franky Manumpil dan Kabid Perdagangan Dalam Negeri Hanny Wajong.
Bukti, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut terus mencari solusi untuk mengangkat harga kopra. “Bapak Gubernur sangat peduli dengan nasib ribuan petani kelapa. Bahkan saya diutus ke Belanda khusus untuk mencari informasi tentang sering berfluktuasinya harga kopra ini. Karena 70 persen pasar kopra dunia dikelola di Rotterdam,” bebernya.
Dimana dalam rapat tersebut, Kandouw mengapresiasi usulan dari perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulut membuat Sistem Resi Gudang (SRG) untuk mengatasi anjloknya harga kopra.
Diketahui, dengan SRG nantinya pada saat harga kopra rendah petani dapat menyimpannya di resi gudang dan menjualnya pada saat harga bagus. Sementara itu resinya diuangkan ke bank untuk modal kerja atau produksi yang lain,”terang Kadis Disperindag melalui Kabid Perdagangan Dalam Negeri Hanny Wajong.
Diyakini nantinya, saat harga bagus barang di gudang dapat dijual, dan hasilnya membayar pembiayaan dari bank.
“Saya tertarik dengan usulan sistem resi gudang ini. Gudang ini ternyata sudah ada solusinya, kita akan follow up, mungkin secara langsung akan ditindaklanjuti ,” tandas Kandouw.
(srikandi/hm)
